Harapan Masyarakat SEMPER BARAT Tolong Majelis Hakim Berikan Ganti RUGI Tanah Kami

Jakarta 14 Februari 2020–Warga selaku penggugat intervensi ingin menunjukkan bahwa lahan yang diperebutkan oleh para pihak itu benar2 di huni di rawat di kembangkan sejak lebih dari 20 tahun lalu ,tanpa ada masalah apapun sebelumnya dan selama ini belum pernah ada yang datang yang mengaku sebagai pemilik sebelumnya, Namun sejak diterbitkannya sertifikat yang tidak jelas yang tidak dikenal alamatnya , Warga mulai selalu di usik oleh oknum2 yang memiliki kepentingan

Tergugat asal adalah H maqbul Dan keluarganya memiliki 5 sertifikat yang alamatnya tidak dikenal oleh warga, Sedangkan penggugat asal yakni Purwanto dan kawan-kawan menggugat dengan dasar dokumen tanah adat berikut vervonding yang mengaku sebagai pemilik tanah.

Warga Sebagai penggugat intervensi yang berdiri dipihak independen yang tidak ada kepentingan baik dipihak penggugat asal dan tergugat asal, tentu ingin membela hak-haknya dimana rumah yang didiami dihuni oleh warga yang tiba-tiba diperebutkan oleh pihak-pihak lain.

Harapan Seluruh Warga dan kuasa hukum Ar Effendy dan rekan berharap putusan majelis hakim  Bapak Tiares Sirait sebagai ketua majelis hakim, Bapak Ramses Pasaribu Dan Bapak munarwan narsongko sebagai hakim Anggota, Dapat Berpihak kepada warga yang selama berpuluh puluh tahun sudah memelihara , menghuni dan mengembangkan lingkungan dengan Baik sehingga menjadi satu wilayah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang selama ini tidak pernah ada masalah , untuk secara sah bisa kembali kepada Warga .

Seluruh warga meminta penggugat asal dan tergugat asal , silahkan untuk bisa membuktikan dokumen2 yang dimiliki, identik dengan lahan sengketa yang dihuni warga, Karena pada dasarnya warga menempati tanah negara Dan Warga menunggu ganti rugi atas tanah mereka. yang mana ganti rugi atas bangunan sudah diterima oleh warga sebelumnya, Dan saat ini pihak PUPR sebagai pihak tergugat telah mendaftarkan untuk konsinyasi dana ganti rugi atas tanah yang dimaksud di pengadilan negeri Jakarta utara untuk pembangunan tol Cibitung cilincing.

Salah satu warga masyarakat semper barat pak Syapii bersama kuasa hukum Ar Efendi mengatakan,”pada tahun 1999 Atas nama Bapak H minun memberikan atau mengover garap tanah tersebut untuk di berikan kepada bapak sarking”,dimana bapak sarking itu mengarap sejak tahun dari tahun 1977-1999. Pak Sarking melimpahkan kepada H Minun dan warga masyarakat semper barat dari tahun 1999 sampai sekarang ini menguasai fisik tanah ini yang awalnya hanya sawah , enceng gondok , rawa , banyak binatang-binatang ular biawak segala macam, pokoknya lahan yang tidak layak lah , lalu di uruk lah dengan pelan-pelan sedemikian rupa oleh para warga sehingga menjadi lahan darat seperti ini, kami rawat, kami kembangkan  dan mulai berkembang.”

“Dan saat itu warga semper barat mulai membuka usaha barang bekas dan besi tua atau pengumpul. Dan sampai membangun sarana pendidikan dan sebuah mesjid dan madrasah untuk Warga sekitarnya dengan ustadz-ustadz yang mengajar. “ lanjutnya

“Setelah begitu ada persengketaan ,antara H Makbul dan Pak Murwanto yang mengklaim tanah warga semper barat. Tapi indikasinya itu muaranya kepada pembebasan lahan. Sedangkan kami ini berdiri di atas tanah negara . Mereka ini Pak H makbul dan keluarga mengklaim bahwa sertifikatnya di atas tanah ini , kalau pak Purwanto mengklaim punya tanah disini sebesar 38 ha.

Namun ada indikasi-indikasi dari sertifikatnya pak makbul ini tidak jelas, pertama alamat warga disini RT 16 RW 04 tapi punya pak maqbul itu bukan alamat tersebut kalau tidak salah RT 15, kalau punya pak Purwanto tidak tahu dimana juga alamatnya yang eigendom tadi.

Terus pak h maqbul juga ada indikasi di warkah keluarahan dan camat itu tidak ada, alamatnya juga berbeda , tahunnya tahun 2000 pembuatan sertifikat nya, sedangkan kami sudah resmi membeli tanah ini dari tahun 1999 tapi sebelumnya memang masih banyak orang yang belum dapat secara resmi dari pak sarkim, setelah tanah pak sarkim dibeli oleh haji minuk baru semua masyarakat beli dari haji minuk.Dan kwitansi nya ada semua , riwayatnya ada semua.

Maka karena dua orang ini tiba-tiba bersengketa di pengadilan, saya mengikuti memanggil rakyat kami mengikuti , ternyata saya dengar kok ribut masalah penggantian lahan yang kami tempati atau fisik , lalu kami langsung mengajukan intervensi. Dan Ditolak oleh Purwanto.

Karena ditolak akhirnya saya bertanya kepada hakim melalui pengacara saya Bapak Armyn dan rekan bisa tidak kita melakukan gugatan mandiri , dijawablah bisa silahkan lakukan , lalu akhirnya kami cek legalitas kami dan kami melakukan gugatan intervensi .

Dan akhirnya terlaksanalah hari ini majelis hakim turun untuk cek fisik atau sidang lapangan nanti kesananya akan seperti apa.” Tandas Pak Syapei sebagai koordinator warga.

Kami mulai ada harapan baru ketika Pak Hakim pengadilan Jakarta Utara turun langsung melihat lahan dimana sudah di huni selama 20 tahun ini.

“Saya berharap semoga nurani Bapak Hakim terpanggil membela masyarakat yang lemah dan menyelamatkan aset Negara dari pihak-pihak yang tiba-tiba baru muncul mengaku sebagai pemilik lahan setelah lebih dari 20 tahun tidak ada masalah kepemilikan, tanpa adanya bukti-bukti yang relevan. Sesuai dengan sila ke 5 Pancasila keadilan seluruh rakyat Indonesia . Tidak sukuisme itu ya, rakyat Indonesia. Indikasi-indikasi legalitas dari pak maqbul dan pak Purwanto dari analisa kami ini masih abu-abu. Apalagi proses pembuatan sertifikatnya . Coba kalau cek kebenarannya seperti apa bisa datang ke BPN , karena yang masih punya kebebasan mencari informasi kan wartawan.

Harapan kami mendukung program pemerintah , tapi penggantian tanahnya jangan diberikan ke oknum dong . Kalau mau ganti rugi lahan harusnya kepada kami dong warga yang sudah merawat menjaga menghuni selama puluhan tahun dan akan kehilangan profesi , ekonomi , sosial, tempat tinggal dan berpisah dengan banyak warga yang sudah seperti keluarga disini.” Ujarnya

Bapak Armyn selaku kuasa hukum Warga juga punya harapan besar kepada majelis hakim supaya majelis hakim PN jakarta utara dapat menimbang berdasarkan segala kondisi dan fakta yang ada . Sehingga Warga berharap  bisa mendapatkan ganti rugi atas tanah tersebut.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *