Diskusi & Deklarasi Anti Diskriminasi Ras & Etnis ” Implementasi Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia

Diskusi & Deklarasi Anti Diskriminasi Ras & Etnis ” Implementasi Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia

Jakarta,16 September 2019-Sejauhmana masalah komplit ini dan personil TNI dan Polri di tarik dari Papua,masyarakat di Papua merasa tidak nyaman.Ini harus di buat oleh pemerintah satu peraturan pemerintah adalah NRP kultur.Ini adalah jebakan saja semua negara-negara di merdekan.

Narasumber:-Yorris Raweyai (DPD RI Terpilih dari Papua)-Jimmy D.Idji (Anggota DPR RI Papua Barat)-Willem Wandik (Dapil DPR RI Papua)-Mamberop Y Rumakiek (Anggota DPD RI Dapil Papua Barat)-Amirudin Al Rahab (Komnas HAM).

Moderator : Victor Juventus G May

Indonesia menjadi negara yang spesial dalam pengakuan hak asasi manusia, termasuk upaya melawan dikriminasi rasial dalam literatur. Kita membaca dan mengetahui,dunia membentuk konvensi internasional untuk penghapusan segala bentuk dikriminasi rasial baru pada tahun 1949 tepatnya.

Pada tanggal 4 Januari namun indonesia sejak dalam embrio pra kemerdekaan,tepatnya sejak 29 Mei-1 Juni 1945, telah berusaha menemukan dasar-dasar pembentukan negara Indonesia merdeka, yang meletakkan terhadap humanisme,yang memperkokoh pengakuan Negara, terhadap  Hak Asasi Manusia,telah di peras sedemikian rupa, kedalam bentuk landasan filosofis Indonesia merdeka dalam bentuk tata nilai yang kita sebut pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Rakyat nusantara telah bermufakat melalui para founding fathernya menyentujui persamaan derajat dan pengakuan hak terhadap semua golongan,etnis,ras,suku bangsa yang mendiami bumi nusantara sejak tahun 1945.

Pada kenyataan,silih bergantinya peristiwa tumpahan darah di tanah papua yang mengorbankan OAP dari hari ke hari dari tahun ke tahun dan dari zaman ke zaman selalu berkaitan dengan isu keamanan nasional dan upaya melindungi aset- aset strategis (SDA,Projek dan bisnis).

Dalam perspektif rakyat OAP, upaya penghapusan diskriminasi rasial,harus di wujudkan ke dalam bentuk,pengakuan negara untuk menghormati setiap nyawa OAP, agar tidak di rampas dengan alasan apapun termasuk perlakuan dalam hukum.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *