PHK PNS Mendadak Ala PP no11/ 2017 UUD ASN

Jakarta 14 Maret 2019 -Para peneliti madya menhadiri sidang PTUN dengan tergugat Presiden Jokowi,hal ini adanya pemberhentian banyak salah,pada intinya permasalahan ini bagaimana ketidakadilan terjadi negeri ini khususnya terkait dengan masalah Peneliti madya yang di pensiun kan secara mendadak,

pensiunkan secara paksa,baru kali ini terjadi di negeri ini justru presiden nya pak jokowi inilah PHK PNS.

Meskipun melalui peraturan pemerintah pada prinsipnya kemendadakan dimana pensiun pada saat umur 65 tahun sejak Presiden Soeharto,pak gusdur,

kemudian pak Habibie,ibu megawati dan sampai SBY dalam waktu pensiunnya berumur 65 tahun ke usia 60 tahun.Kami menekankan kejadian ini harus diketahui 89 juta orang rata-rata dua ribu sejuta orang yang kena.

Peneliti ini masih di bawah standar.Ini jadi masalah sistem logika berpikirnya kacau balau dimana aktivitas jumlah pekerja dan pengerak kehidupan bangsa ini itu mulai di hilangkan.

 

PHK ini adalah sangat tidak sesuai apa lagi kami tidak bisa ketemu langsung sama pak jokowi atau pak jokowi sering menandatangi tanpa dibaca atau pak jokowi mau bertemu langsung dengan kami dan membahas masalah kami ini,”ujar DR.Wendy pada saat di wawancara di depan kantor PTUN.

 

Mengugat pensiun kami karena di dasarkan regulasi yang keras di penelitian kita dimana ada regulasi sebagai turunan undang-undang LSM dalam PP no 11 tahun 2017,itu membatasi kita tadinya level peneliti madya pensiun 65 tahun dan sekarang di pangkas jadi 60 tahun.Mengapa kami kena karena kami telak lahir pada tahun lalu bulan april 2017 ini kalau peneli madya umur nya belum mencapai 60 tahun pensiun.Tapi pada saat Undang-undang PPH di tandatangani sudah mencapai 60 tahun dan ini masih bisa mencapai umur 65 tahun.

 

Dan adanya diskriminasi bagi kami sebagai Peneliti Madya dan teman-teman kami yang hadir pada hari ini adalah yang terkena pensiun mendadak ini kami gugat.

 

Dan kami sudah menerima pensiun serta SK Pensiun nya itu keliru dan menggugat dan siapa yang tanda tangan di situ adalah LBKN atas nama Presiden.Regulasi PP No 11 ini sendiri bukan presiden sendiri yang bertanggungjawab untuk memberhentikan kami tapi adalah yang berhak adalah kepala kantor kami.”ujar pak sigit.

 

PHK ini akan berefek pada teman-teman kami yang lain menerima SK yang banyak kekeliruan karena dilakukan secara terburu-buru di dasarkan regulasi yang ada.

 

Yang hadir di PTUN ini adalah hampir seluruh peneliti di indonesia yaitu kurang lebih 10 ribu orang dan terkena pensiun di tahun 2017 sekitar 208 orang kemudian 2018 dan tahun ini ada sekitaran 550 orang.Mereka pensiun  tapi meninggalkan utang yang banyak,ada salah satu dari kami berutang pada negara dan sudah bekerja serta tiba-tiba dia dikatakan oleh pihak kantornya anda itu sudah pensiun lima bulan yang lalu,dan dia harus mengembalikan uang gajinya sekitar 85 juta sampai ada 100 juta dia harus mengembalikan uang tersebut kepada negara.

 

Dan ini sangat luar biasa serta bagi kami ini tidak adil siapa yang akan mengembalikan kami sudah bekerja tapi dianggap tidak bekerja.

Pemerintah harus luruskan sehingga pegawai-pegawai yang lain dimana dia sebagai peneliti madya.

 

Kita adalah pejuang dan pengabdi kepada negara,politik kita tidak ikut-ikutan,bekerja secara terus menerus sampai 30 tahun dimana tergabung peneliti spesialis-spesialis dan ahli-ahli sampai kedokteran,ekonomi dan macam-macam dari sub bidang masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *